Temuan Agen LPG Nakal, YLKI Lahat Akui Bukan Rahasia Umum
LAHAT, suarasumsel.net —- Belakangan muncul mengenai rumor pergantian pucuk pimpinan PT. Pertamina (Persero), jika Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bakal menggeser posisi Nicke Widyawati petahana sejak 19 April 2018 sebagai orang nomor satu di BUMN migas tersebut.
Direktur Utama Pertamina,
Nicke Widyawati melakukan gebrakan turun langsung inspeksi mendadak (sidak) ke SPPBE di Pendungan, Denpasar, Minggu (30/07). Pemantauan pasokan dan distribusi LPG dalam memastikan harga jual sesuai harga yang ditetapkan Pemerintah daerah atas barang Subsidi dan untuk menghindari kelangkaan.
“Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita awasi. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada penyimpangan bisa segera dilaporkan ke 135,” ujar Nicke dalam keterangannya.
Nicke menekankan bahwa jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Pertamina tidak segan untuk menindaknya.
“Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ungkap Nicke.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, angkat bicara keheranan bagaimana mau menyelesaikan pokok permasalan yang telah menjadi momok setiap tahun terjadi kelangkaan. Seorang direktur setelah 5 (lima) tahun menjabat baru tau fakta sebenarnya akibat kurang peka kondisi sebenarnya carut marut dan penyimpangan pola distribusi barang subsidi yang merugikan keuangan negara setelah diterpa isu pergantian baru sibuk ingin menyelesaikan, ujar Sanderson Syafe’i, SH, Senin (31/7/2023)
Selama ini Ibu Nicke kemana saja atau laporan yang diterima beda, baru turun kelapangan melakukan pengawasan distribusi dan masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan disuruh melaporkan ke 135, menguatkan dugaan laporan-laporan yang masuk hanya ditampung saja selama ini, tegas Sanderson.
Bukan rahasia umum, agen dan pangkalan menjual LPG Subsidi 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta agen merangkap pengecer tanpa melibatkan pangkalan terjadi secara masif di seluruh wilayah namun Pertamina terkesan tutup mata tanpa pengawasan, tambahnya.
“Kalaupun ada pangkalan yang apes kena sanksi atas kecurangannya, agen melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) hanya sebatas formalitas kemudian ganti nama saja,” tanya Sanderson. (Din)
