Bupati Banyuasin Laporkan 2 Media Online ke Dewan Pers

Dua media online, tribunus.co.id dan Kaizlinews.com telah dilaporkan ke Dewan Pers oleh Bupati Banyuasin terkait pemberitaan yang diduga tidak berimbang.

Pemberitaan di media online tribunus. co.id yaitu berjudul “Di Kabupaten Banyuasin, Runtuhnya Hukum, Musnahlah Roh Keadilan, Kekuasaan Bagaikan Bodigat Memangsa, “Patuh Tunduk Perintah Sang Panglima. (Terbit 24 Juli 2019).

Kedua, berita judul “Mega Korupsi di Banyuasin Dilatarbelakangi Adanya Dugaan Negosiasi dan Praktek Jual Beli Hukum”. (Terbit 24 Agustus 2019).

Selanjutnya, berita online berjudul “Wajar Saja Kasus KKN,  DD di Kabupaten Banyuasin dari Setiap Desanya Tidak Ada Tanggapan dari Pihak APH  (Terbit, 30 September 2019).

“Atas pemberitaan itu, pengadu (Bupati Banyuasin, red) meminta kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti pengaduannya. Memberikan sanksi atau teguran kepada teradu, dan melakukan pengawasan pemberitaan yang diterbitkan Teradu. Juga melayani Hak Jawab/Hak Koreksi, ” kata Dodi IK, kuasa hukum Pemkab Banyuasin.

Dia didampingi Kepala Dinas Kominfo Banyuasin Aminudin dan Syaifudin Zuhri, staf khusus bidang ketahanan ekonomi (pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan), publik relation, komunikasi, dokumentasi dan data.

“Karena dari pemberitaan itu tidak sesuai fakta, sepihak, tidak berimbang, tidak ada klarifikasi, fitnah/bohong, tidak akurat, narasumber tidak kredibel, melanggar asas praduga tak bersalah dan merendahkan martabat orang lain,” urai Dodi IK.

Selain media online tribunus.co.id, pemberitaan media online Kaizlinews.com yaitu berjudul GOPK, Batal Aksi di BPK RI dan Kejati Sumsel Diduga Tebalnya Uang Pelicin dari Pemkab Banyuasin.

Serta berita TG. Fekri Juliansyah,  Pemerintah dan APH Harus Responsif terhadap pemberitaan media massa kasus KKN Pemkab Banyuasin”.

“Sudah dua kali Dilaporkan, ” tukasnya.

Diakuinya dari penilaian Dewan Pers telah menemukan berita tersebut tanpa konfirmasi dan uji konfirmasi terhadap pengadu, sehingga beritanya tidak berimbang dan menghakimi.

“Dewan pers menilai berita teradu melanggar Pasal 1 dan 3 kode jurnalistik karena menyajikan berita yang tidak teruji informasi,  tidak konfirmasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi, ” jelasnya.

Setidaknya ada lima rekomendasi yang diberikan Dewan Pers, diantaranya teradu wajib melayani hak jawab dari pengadu, sebanyak 4 kali disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab Diterima.

Sesuai Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2019 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani hak jawab agar tidak terkena pidana denda dan paling banyak Rp. 500 juta.

“Kami sudah ada etikad baik kepada penulis berita yakni RP tapi disayangkan tidak mau mendengar dan merasa paling benar,” pungkasnya.

author
No Response

Leave a reply "Bupati Banyuasin Laporkan 2 Media Online ke Dewan Pers"