Menolak Tertinggal Di Bilik Suara: Menakar Komitmen KPU Mewujudkan Pemilu Inklusif Dan Bermartabat

Oleh: Novlis Heriansyah, S.H
Pmimpin Redaksi Suarasumsel

Demokrasi sering kali terlihat sederhana pada hari pemungutan suara. Seorang warga datang ke tempat pemungutan suara (TPS), menunjukkan identitas sesuai ketentuan, menerima surat suara, menentukan pilihan di bilik, lalu memasukkannya ke kotak suara. Beberapa menit kemudian, ia meninggalkan TPS dengan satu hak konstitusional yang telah digunakan.

Namun, kesederhanaan itu tidak selalu dirasakan semua orang. Bagi seorang pemilih lanjut usia yang kesulitan berjalan, penyandang disabilitas yang membutuhkan akses tanpa hambatan, atau warga yang belum memahami prosedur pemungutan suara, perjalanan menuju bilik suara bisa menghadirkan tantangan tersendiri. Bagi mereka, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya surat suara, tetapi juga oleh apakah pelayanan memungkinkan mereka menggunakan hak pilih secara mandiri, aman, dan bermartabat.

Di sinilah makna pelayanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan ukurannya. Bukan semata-mata seberapa banyak TPS dibuka atau seberapa cepat tahapan diselesaikan, melainkan seberapa baik penyelenggaraan pemilu menjangkau warga dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

Sebab, hak pilih melekat pada setiap warga negara yang memenuhi ketentuan. Hak itu tidak semestinya menjadi lebih sulit digunakan hanya karena seseorang berusia lanjut, memiliki disabilitas, tinggal jauh dari pusat layanan, atau menghadapi keterbatasan akses informasi.

Pemilu merupakan pekerjaan besar yang menuntut ketepatan administrasi, kesiapan petugas, dan koordinasi pada banyak tingkatan. Namun, di tengah berbagai prosedur tersebut, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari perhatian: pemilih adalah pusat pelayanan.

KPU tidak hanya bertugas menyelenggarakan tahapan pemilu sesuai peraturan. KPU juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang dapat dipahami, membantu pemilih mengetahui prosedur, dan memastikan pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan tanpa diskriminasi.

Tanggung jawab itu menjadi semakin penting ketika melihat skala Pemilu 2024. KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 204.807.222 orang pada 2 Juli 2023. Jumlah tersebut menggambarkan besarnya pekerjaan pelayanan yang harus dilakukan di berbagai daerah, dengan kondisi geografis, fasilitas, dan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Di wilayah perkotaan, akses menuju TPS mungkin relatif mudah bagi sebagian warga. Namun, kondisi itu tidak dapat dianggap mewakili semua tempat. Di sejumlah wilayah, jarak, kondisi jalan, keterbatasan transportasi, dan akses komunikasi dapat menjadi tantangan. Sementara itu, pemilih lansia dan penyandang disabilitas mungkin memerlukan fasilitas atau bantuan tertentu agar dapat menggunakan hak pilihnya.

Karena itu, pelayanan pemilu tidak dapat menggunakan satu ukuran sederhana untuk semua keadaan. Prinsip kesetaraan bukan berarti setiap orang harus menghadapi proses yang persis sama, melainkan setiap pemilih memperoleh kesempatan yang adil untuk menggunakan haknya sesuai ketentuan.

Pelayanan yang baik juga tidak boleh berhenti pada niat petugas untuk membantu. Niat itu perlu diwujudkan dalam fasilitas, prosedur, informasi, dan sikap yang menghormati martabat pemilih.

Bayangkan perbedaan antara TPS yang mudah dimasuki dan TPS yang jalur masuknya sulit dilalui pengguna kursi roda. Bayangkan pula pemilih lansia yang harus melewati jalan tidak rata, atau warga yang tidak mengetahui bahwa ia dapat meminta bantuan sesuai prosedur yang berlaku.

Contoh-contoh tersebut bukan pengganti laporan lapangan tentang kejadian tertentu. Namun, semuanya menggambarkan pertanyaan yang perlu diajukan ketika menilai mutu pelayanan pemilu: apakah akses telah direncanakan sejak awal, atau baru menjadi perhatian ketika masalah muncul?

Aksesibilitas seharusnya menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan, bukan sekadar respons pada hari pemungutan suara. Penempatan TPS, kondisi jalur masuk, ketersediaan ruang yang memadai, informasi yang mudah dipahami, dan kesiapan petugas merupakan bagian dari pengalaman pemilih.

Bagi penyandang disabilitas, pelayanan juga berkaitan dengan penghormatan terhadap kemandirian. Bantuan perlu diberikan sesuai kebutuhan dan aturan, tanpa mengambil alih keputusan pemilih. Pilihan politik adalah hak pribadi. Tidak seorang pun seharusnya memengaruhi pilihan seseorang dengan alasan sedang membantunya.

Hal yang sama berlaku bagi pemilih lanjut usia. Membantu seseorang mencapai TPS atau memahami prosedur bukan berarti memperlakukan mereka sebagai orang yang tidak mampu menentukan pilihan sendiri. Pelayanan yang bermartabat justru memberi ruang bagi pemilih untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Dengan demikian, keberhasilan pelayanan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang datang ke TPS. Perlu juga dilihat apakah mereka dapat mengakses layanan, memahami prosedur, dan menggunakan haknya tanpa hambatan yang seharusnya dapat dicegah.

Penyelenggaraan pemilu memiliki jadwal dan tenggat yang harus dipenuhi. Petugas bekerja mengikuti prosedur, menangani dokumen, menjaga logistik, serta memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai aturan. Di tengah tuntutan tersebut, orientasi pelayanan perlu tetap menjadi pegangan.

Pemilih yang bertanya bukan gangguan bagi penyelenggaraan. Pertanyaan merupakan kesempatan untuk memberikan informasi yang benar. Keluhan tentang akses bukan semata-mata hambatan operasional, tetapi masukan untuk memperbaiki pelayanan. Sementara itu, kritik masyarakat perlu ditanggapi berdasarkan fakta, bukan dianggap sebagai serangan terhadap lembaga.

Prinsip pelayanan juga menuntut informasi yang jelas dan konsisten. Pemilih perlu mengetahui persyaratan, lokasi dan waktu pelayanan, prosedur yang harus diikuti, serta saluran untuk menyampaikan pertanyaan atau pengaduan. Informasi yang mudah diakses dapat mencegah kebingungan dan mengurangi risiko warga kehilangan kesempatan menggunakan hak pilih karena persoalan administratif yang sebenarnya dapat diantisipasi.

Teknologi informasi dapat membantu upaya tersebut. Kanal digital memungkinkan informasi disebarluaskan dengan lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang memiliki akses internet. Namun, layanan digital tidak boleh menjadi satu-satunya pintu informasi. Warga yang tidak terbiasa menggunakan teknologi tetap memerlukan akses melalui saluran lain yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pelayanan yang baik, dengan demikian, tidak hanya ditentukan oleh keramahan petugas. Ia juga membutuhkan sistem yang memudahkan masyarakat, informasi yang dapat dipercaya, fasilitas yang layak, dan mekanisme penanganan masalah yang jelas.

Sebuah lembaga dapat menyusun berbagai program pelayanan dan menyatakan komitmen untuk melayani masyarakat. Namun, ukuran akhirnya perlu dilihat dari pengalaman warga yang menerima layanan.

Apakah informasi mudah ditemukan? Apakah petugas menjelaskan prosedur dengan bahasa yang dipahami? Apakah pemilih dengan disabilitas dapat mengakses TPS sesuai kebutuhannya? Apakah keluhan ditanggapi dan ditindaklanjuti? Apakah warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan memperoleh informasi yang memadai?

Pertanyaan-pertanyaan itu dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih konkret. Jawabannya perlu dicari melalui data, pengamatan lapangan, wawancara dengan pemilih, serta keterangan penyelenggara dan pihak pengawas.

Evaluasi juga perlu membedakan antara kendala yang tidak dapat sepenuhnya dihindari dan hambatan yang sebenarnya dapat dicegah melalui perencanaan. Tidak semua wilayah memiliki kondisi yang sama. Karena itu, solusi pelayanan perlu disesuaikan dengan keadaan setempat tanpa meninggalkan prinsip kesetaraan hak.

KPU dapat memperkuat evaluasi dengan memetakan kebutuhan pemilih sejak tahap persiapan, memperbaiki aksesibilitas TPS, meningkatkan kapasitas petugas, dan memastikan informasi tersedia dalam bentuk yang dapat dijangkau kelompok masyarakat yang berbeda. Pengaduan serta masukan warga juga perlu dikelola agar menjadi bahan perbaikan, bukan berhenti sebagai catatan administratif.

Pada saat yang sama, masyarakat dan media dapat membantu menilai apakah komitmen pelayanan benar-benar terwujud. Pengawasan yang berbasis fakta memungkinkan keberhasilan diakui dan kekurangan diperbaiki secara terbuka.

Dengan cara itu, pelayanan tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi standar kerja yang dapat dinilai.

Pada hari pemungutan suara, perhatian publik sering tertuju pada proses penghitungan dan hasil pemilu. Padahal, pengalaman pemilih saat mengakses layanan juga merupakan bagian penting dari kualitas demokrasi.

Sebuah pemilu tidak cukup dinilai dari terselenggaranya pemungutan suara. Proses itu juga perlu memastikan bahwa warga yang memenuhi syarat memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi. Tidak boleh ada hambatan yang dibiarkan tanpa evaluasi hanya karena tidak terlihat oleh sebagian besar pemilih.

Bagi KPU, semangat melayani berarti terus melihat penyelenggaraan pemilu dari sudut pandang masyarakat. Bukan hanya bertanya apakah tahapan telah dilaksanakan, tetapi juga apakah warga memperoleh informasi yang jelas, akses yang layak, dan perlakuan yang menghormati hak mereka.

Bagi masyarakat, semangat tersebut berarti berani menyampaikan kendala, memeriksa informasi, dan ikut mengawasi pelayanan secara bertanggung jawab. Sementara bagi media, tugas jurnalistik adalah menelusuri bagaimana pelayanan dijalankan, mendengarkan pengalaman warga, menguji klaim dengan bukti, dan memberikan ruang bagi perbaikan.

Demokrasi memang membutuhkan aturan, logistik, teknologi, dan administrasi yang tertib. Namun, seluruh perangkat itu pada akhirnya bekerja untuk manusia: warga negara yang ingin menggunakan haknya dan ikut menentukan masa depan bangsa.

Di balik setiap bilik suara, ada hak yang harus dihormati. Di balik setiap pelayanan, ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Dan di balik setiap warga yang datang untuk memilih, ada kepercayaan bahwa negara menyediakan ruang bagi suaranya.

Karena itu, ukuran paling mendasar dari semangat *KPU Melayani* bukanlah seberapa sering semboyan itu diucapkan, melainkan seberapa nyata warga merasakan manfaatnya.

Dalam demokrasi, tidak seorang pun boleh tertinggal hanya karena pelayanan belum mampu menjangkaunya. Sebab, menjaga hak pilih berarti memastikan bahwa setiap warga yang berhak dapat menemukan jalan menuju bilik suara—dengan akses yang layak, informasi yang jelas, dan martabat yang tetap terjaga. (**)