Lembaga Survey Yang Tidak Terdaftar di KPU Bisa Dipidana

Ketua KPU OKU, Naning Wijaya menjelaskan sesuai aturan disebutkan siapapun melakukan survei menggunakan lembaga tak resmi atau tidak didaftarkan ke Bawaslu dan KPU, maka bisa dipidana.

“Tidak boleh melakukan survei dalam bentuk apapun jika lembaga survei atau orang yang melakukan survei tersebut tidak terdaftar di KPU dan Bawaslu,” kata Ketua KPU OKU, Naning Wijaya saat menjadi pembicara pada acara Talk Show yang diadakan Bawaslu OKU, dengan tema “Pilkada OKU Dalam Perspektif Pandemi Covid-19”.

Acara Talk show ini diadakan di BIL Hotel, Sabtu (05/09/2020) malam. Pada momen itu Bawaslu OKU menghadirkan empat narasumber yaitu Junaidi dari Bawaslu Sumsel, Kapolres OKU AKBP Arif Hidayat Ritonga, Dandim 0403/Letkol Arh Tan Kurniawan dan Ketua KPU OKU Naning Wijaya. “Jika masih nekat maka akan dikenai pasal UU ITE dan bahkan tindak pidana umum,” ucap Naning Wijaya.

Naning menambahkan jika ada masyarakat atau kelompok yang ingin melakukan Survei, silahkan mendaftarkan lembaga surveinya ke KPU dan Bawaslu.

Sementara dalam paparannya Anggota Bawaslu Sumsel bagian Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Junaidi mengatakan, proses demokrasi yang melibatkan rakyat di Indonesia merupakan demokrasi murni dan terbaik di dunia.

“Memang banyak di negara lain yang katanya Pemilu demokrasi tapi beda dengan kita yang ada di Indonesia yang memang murni dari rakyat dan untuk rakyat. Beda halnya dengan demokrasi ala Amerika bahkan India yang katanya dedengkotnya negara demokrasi,” terangnya.

Ditambah di masa pandemi Covid-19 yang entah kapan berakhirnya, semua kegiatan Pilkada turut dibatasi juga yakni harus mematuhi Protokol Kesehatan. ‘’Saat melakukan kampanye tidak boleh lebih dari seratus orang dan harus mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya. (red)

author
No Response

Leave a reply "Lembaga Survey Yang Tidak Terdaftar di KPU Bisa Dipidana"