Komisi V DPRD Sumsel Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Sumsel Tidak Di Rekofusing

banner 468x60

Terkait  wacana pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang akan melakukan rekofusing anggaran Provinsi Sumsel  tahun 2021 terkait pandemi Covid-19 , yang berimbas dengan pengurangan  anggaran di OPD-OPD di Sumsel.

Komisi V DPRD Sumsel mendengar adanya wacana tersebut , karena itu Komisi V DPRD Sumsel meminta agar anggaran khususnya yang menjadi kewajiban Pemprov Sumsel yaitu  bidang pendidikan dan kesehatan tidak mengalami rekofusing.

“ Terutama di bidang pendidikan, dan lebih khusus lagi program sekolah gratis (PSG) yang didalamnya adanya insentif guru honor , karena PSG kita tahun ini hanya Rp101 Miliar, artinya ini belum  untuk 1 tahun  sedangkan ini perda, Perda No 3 tahun 2009 tentang sekolah gratis belum di cabut ,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, Selasa (23/2).

Karena itu dia meminta program sekolah gratis  di Sumsel  dananya berimbas ,karena adanya recofusing di bidang pendidikan.

“ Nanti imbasnya ke insentif guru honor, jangan sampai insentif guru honor  yang sudah dianggarkan Rp20 miliar ini ikut  direkofusing oleh pemerintah daerah, karena nilainya sudah Rp20 miliar, sudah sangat kecil dibandingkan anggaran yang lainnya,” kata politisi PKS ini.

Dirinya secara pribadi meminta jangan sampai dana insentif guru honor Rp20 miliar ini  ikut di rekofusing oleh pemerintah daerah  sehingga harapan guru honor menikmati anggaran insentif tahun ini tidak kecewa. (BP)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Komisi V DPRD Sumsel Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Sumsel Tidak Di Rekofusing"