Gubernur Minta Data Wartawan Untuk Divaksin


Terkait  vaksin covid-29 untuk wartawan di Sumatera Selatan (Sumsel) Gubernur Sumsel H  Herman Deru mengaku sempat melihat running text  sebelum menemui wartawan yang mengatakan  ada kuotanya se Indonesia 18 ribu, khusus wartawannya menurutnya mungkin 5 ribu seperti disebut presiden.

“Sisanya untuk redaktur atau bagian-bagian lain itu  tapi di Sumatera Selatan kalau kita bagi secara proporsional  tentu mendapatkan paling tidak dari 18 ribu itu , paling tidak 1000 harus kita dapat,  kalau kita proporsinya,”  kata usai peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Griya Agung, Palembang, Selasa (9/2).

Dirinya ingin berupaya dari data yang di sampaikan PWI Sumsel , dia akan instruksikan Kadinkes untuk memenuhinya bagi  wartawan yang mencukupi syarat.

Menurutnya, tentunya vaksin ini diberikan pada wartawan yang yang memenuhi syarat. Ini tidak hanya berlaku di Palembang saja tapi seluruh Sumsel.

Lalu terkait bantuan lainnya menurutnya, nanti akan dicari format apa yang sifatnya regulasi  lokal  yang bisa membantu dari segmen ini . Kalau sementara ini mungkin sembako kali ya , kalau sifatnya kebijakan untuk membebaskan  beban listrik, air menurutnya ada di pihak lain .

“ Untuk vaksin saya minta data  dari PWI  nanti saya akan instruksikan untuk regulasi , itu nanti dengan ibu ketua  lah (Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati), apa sih formatnya yang bisa membantu kawan-kawan  yang tidak berlaku di kota Palembang  tapi di Sumatera Selatan,” kata Gubernur saat di dampingi Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar.

Sebelumnya saat Peringatan HPN di Jakarta, Pemerintah akan menyiapkan vaksinasi covid-19 untuk 5.000 awak media pers.

Vaksinasi akan dilakukan sekitar akhir bulan Februari hingga awal Maret.

Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada keterangan pers Peringatan Hari Pers Nasional 2021, Selasa (9/2).

“Akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti, untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5 ribu orang untuk bisa divaksin.Keluar dari Bio Farma 12 juta, kita berikan 5 ribu untuk awak media,” ucap Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/2).

Ia menyebut, pemerintah saat ini masih fokus memberikan vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan pemberi layanan masyarakat.

“Kita sekarang sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat.”

“Termasuk dagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat,” lanjut Jokowi.

Pada keterangan persnya itu, Jokowi menyinggung pula soal UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Ia menyebut, UU Cipta Kerja mengatur regulasi soal digitalisasi penyiaran media.

Jokowi meminta industri media untuk mengoptimalkan adanya UU ini.

“Perlu saya sampaikan bahwa UU Cipta Kerja mengatur tentang Digitalisasi Penyiaran. Ini perlu dioptimalkan oleh industri media,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait media digital.

“Telah terbit Permen mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.Aturan ini mengatur keseimbangan perkembangan ekonomi digital dan keadaulatan data.Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensial dengan platform digital,” kata Jokowi.

Dalam memperingati Hari Pers Nasional, Jokowi menegaskan pihaknya akan selalu terbuka untuk masukan dari awak pers.

Berita Terkait

Top