Wabup Buka Kegiatan Tertib Administrasi Bantuan Parpol
LAHAT, Pembukaan kegiatan tertib adminitrasi bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Lahat yang di buka secara resmi oleh Bupati Lahat,Cik Ujang.SH yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Lahat H.Haryanto.SE MM, ), bertempat di ruang meeting hotel bukit serelo lahat.
Adapun kegiatan tersebut mengambil tema ” melalui kegiatan tertib adminitrasi bantuan keuangan partai politik, kita tingkatkan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di kabupaten Lahat.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Perwakilan KPU Lahat, Inspektur, Kasat Pol PP dan Damkar, Kaban kesbanpol Lahat, dan jajarannya serta peserta Sosialisasi dari Paratai Politik di Kabupaten Lahat yang mendapatkan bantuan keuangan .
Kaban Kesbangpol Lahat Surya Desman. SIP. MM selaku pelaksana kegiatan melaporkan, sebagai dasar kegiatan peraturan pemerintah RI nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, yang alhamdulillah hari ini kita laksanakan di ruang meeting hotel bukit serelo lahat.
Adapun peserta kegiatan di ikuti 24 orang peserta yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari partai politik yang ada di kabupaten Lahat
Sementara itu Bupati Lahat,Cik Ujang.SH yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Lahat H.Haryanto.SE MM yang sekaligus membuka kegiatan ini mengatakan, kegiatan tertib adminitrasi bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Lahat, ini sangat penting dan bermanfaat .
Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik khususnya di Kab. Lahat berlangsung setiap tahun anggaran. Dan juga disampaikannya pada tahun – tahun anggaran sebelumnya pemanfaatan dana bantuan keuangan kepada partai politik di kabupaten Lahat sudah benar dan tepat, ini sehingga dana ini sudah efektif dan efisien berjalan sesuai peraturan yang berlaku .
“Terbukti dengan Kabupaten Lahat telah mendapat predikat Wajar Tampa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya . Ini menunjukkan laporan bahwa pengelolaan pertanggungjawaban keuangan memenuhi unsur – unsur sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,” kata Wabup ( and/kom)
