Pengembalian Uang Kerugian Negara Tidak Menghapus Hukum “Namun Akan Menjadi Pertimbangan Majelis”
LAHAT, suarasumsel.net — Walaupun telah mengembalikan uang kerugian Negara, namun, tidak menghapus tuntutan hukum, terhadap dua orang tersangka yakni, EE, dan AS yang tersandung kasus korupsi dinas Perpustakaan Daerah (Perpus), Kabupaten Lahat.
Kajari Lahat Nilawati SH, MH, melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, Raden Timur R, SH, MH menyampaikan, bahwa kedua tersangka telah mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp.181.000.000,00′-
“Biarpun telah dikembalikan kerugian uang Negara, akan tetapi, tidak menghapus jeratan hukumnya. Namun, akan menjadi pertimbangan disidang nantinya,” ucap Kasi Pidsus Kejari Lahat, pada Jum’at (24/6/2022).
Dijelaskan mantan Kasi Barang Bukti (BB) Provinsi Lampung ini, keduanya telah ditetapkan selaku tersangka dan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2022, uang yang telah dikembalikan Rp.131.000.000,00′- dari tersangka AS, sedangkan dari tersangka EE sebesar Rp.50.000.000.00′- dan, sebelumnya 15 orang saksi pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, juga telah mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp.33.700.000,00′-.
Untuk kerugian uang Negara tersebut, diungkapkan Raden Timur R, SH, MH, awalnya diketahui berdasarkan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP), sebesar Rp.429.492.750′-
“Benar, kedua tersangka telah mengembalikan uang kerugian Negara dari AS telah mengembalikan sebanyak Rp.131.000.000.00′-, sedangkan tersangka EE sebesar Rp.50.000.000.00, dan sebelumnya, 15 orang saksi telah mengembalikan uang Negara sebesar Rp.33.700.000,00′-,” tambahnya.
Pengembalian uang kerugian Negara ini, sambung Raden Timur R, tidak serta Merta menghilangkan hukuman kedua tersangka. Namun, akan menjadi pertimbangan dalam sidang keputusan keduanya.
Untuk sidang sendiri, diakui Raden Timur R, awal Juli 2022 nanti baru akan dilimpahkan. Karena, sebelumnya sudah masuk Tahap II. Sedangkan, dari sisa atas pengembalian uang kerugian Negara sebesar Rp.214.792.750.
“Hasil perhitungan atau Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel dari Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah Dinas Perpus Lahat, ditemukan kerugian Negara sebesar Rp. 429.429.750,” imbuhnya.
Kepala dan Bendahara Perpus Lahat, ditegaskan Kasi Pidsus Kejari Lahat akan disangkakan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Serta, pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
“Jadi, dapat diancam minimal 4 tahun kurungan penjara atau maksimal 20 tahun kurungan Penjara,” pungkasnya. (Din)
