Menanti Sikap Jokowi Terhadap Kisruh Partai Demokrat

Kisruh Partai Demokrat telah menyeret nama Presiden Joko Widodo lantaran Moeldoko, yang terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB), masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai Jokowi perlu bertindak untuk menyelesaikan sengkarut masalah Partai Demokrat. Menurutnya, Jokowi maupun pihak istana sebaiknya memberikan pernyataan resmi.

“Penting ada pengakuan atau statement formal semacam itu untuk menganulir dugaan liar publik, bahwa apa yang dilakukan KSP ini tidak didukung Istana. Bisa dari jubirnya, entah dari Mensesneg, atau Jokowi sendiri,” kata Adi saat dihubungi.

Ia juga mengatakan, saat ini pemerintah tak bisa lagi menutup mata terkait ribut-ribut Partai Demokrat. Sudah begitu banyak pemberitaan tentang  Moeldoko yang menerima jabatan Ketua Umum hasil KLB di Sumatera Utara.

Oleh karena itu, Adi menilai Presiden Jokowi perlu memberikan pernyataan resmi. Jika tidak, ada implikasi serius yang berasal dari persepsi publik.

“Kalau tak ada pernyataan resmi, publik pasti menyeret Istana terus. Ini kan tidak bagus untuk istana, sebagai sebuah pemerintahan. Masa iya pemerintah dituduh terus, saat dituduh tak memberikan respons,” ucapnya.

Adi menduga sikap diam Istana terkait kisruh Demokrat bisa jadi karena Jokowi masih melihat persepsi publik terkait masalah tersebut.Jika desakan publik terhadap Jokowi makin kencang, tak menutup kemungkinan pihak Istana akan ikut bersuara.

“Mungkin pemerintah menganggap ini persoalan pribadi dan tidak perlu klarifikasi, atau kedua, bisa saja Jokowi sedang wait and see sekaligus melihat bagaimana kritik publik, apa akan semakin deras atau tidak,” ujar Adi.

“Kalau melihat persepsi publik tentunya tak menguntungkan ya Istana babak belur karena selalu dikaitkan dengan kudeta Demokrat, diseret-seret, karena ketumnya berada di lingkaran Istana,” sambungnya.

Berbeda dengan Adi, Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai presiden tak perlu terlibat dalam konflik di Partai Demokrat.

Jokowi sebaiknya tetap fokus menangani masalah pandemi Covid-19 dan menjalankan kebijakan pembangunan yang sudah dicanangkan.

“Justru jangan terlalu masuk dalam konflik Demokrat, pemerintah sebaiknya fokus menangani masalah Covid-19, dan menjalankan kebijakan yang sudah dicanangkan. Jangan terlalu banyak energinya tersedot dalam konflik politik,” kata Karyono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (12/3).

Keterlibatan Jokowi dalam kisruh Demokrat juga dianggap bisa menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Pemerintah bisa dianggap menghalangi sikap politik Moeldoko sebagai warga negara.

“Memang betul Pak Moeldoko kepala KSP bagian dari pemerintahan, tetapi dalam konteks ini dia juga memiliki hak sebagai warga negara, memiliki hak politik. Jokowi sebagai Presiden tidak bisa melarang, meski orang tersebut bagian dari kekuasaan,” tuturnya.

Ia juga menilai pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bisa merepresentasikan sikap pemerintah dalam kisruh partai Demokrat. Oleh karena itu, menurutnya Istana terutama Presiden Jokowi tak perlu lagi terlibat jauh dalam konflik partai Demokrat.

Karyono menilai saat ini urgensi pemerintah bukanlah merespon masalah Partai Demokrat meski ada keterlibatan Moeldoko.Menurutnya, apabila Jokowi angkat suara, urusan bisa lebih panjang karena publik memiliki persepsi macam-macam.

“Justru kan nanti tersita waktunya, nanti presiden ngomong, tafsirnya berbeda-beda. Jadi ini memang belum saatnya presiden bersuara soal itu, apalagi Pak Menko Polhukam sudah bicara, itu mewakili pemerintah. Itu pasti sudah persetujuan presiden,” tuturnya.

Meski demikian, Karyono tidak memungkiri bahwa pemerintah memang perlu membuat strategi supaya konflik perpecahan Demokrat tidak melebar sehingga mengganggu kinerja pemerintah. Ia juga memperkirakan, konflik Demokrat akan berjalan cukup panjang dan menguras energi.

“Pemerintah perlu membuat strategi kanalisasi konflik agar tidak meluas. Langkah antisipasi harus dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik yang bisa berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan. Kemungkinan penumpang gelap untuk memanfaatkan konflik juga perlu diantisipasi,” tuturnya. (cnn)