Sejak Senin – Rabu Pemkab Lahat Didemo Tiga Aliansi
LAHAT, suarasumsel.net —- Waw.!! Menjadi catatan sejarah tiga hari berturut turut Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lahat didemo. Senin (15/5/2023) Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (AMP2B). Selasa (16/5/2023) Aliansi Organisasi ke-Pemudaan (OKP) Bersatu Peduli Rakyat di Kabupaten Lahat.
Sedangkan, pada Rabu (17/5/2023) masa yang berjumlah ratusan tersebut, tergabung dari Gerakan Masyarakat Lahat Bersatu (GMLB) menyambangi DPRD Kabupaten Lahat.
Aksi ratusan massa GMLB yang dikoordinatori oleh Hafis melakukan orasi didepan pagar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat sekitar pukul 09.00 WIB guna menyuarakan terkait dugaan korupsi rehabilitasi Rumah Dinas (Rumdin) tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 lalu.
Usai menyampaikan Orasinya, didepan pagar kantor DPRD Kabupaten Lahat, masa dari Gerakan Masyarakat Lahat Bersatu (GMLB), melanjutkan Long March dengan berjalan kaki menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, untuk mengawal laporan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang atau korupsi rehab Rumdin Pimpinan DPRD Lahat.
“Kedatangan kami kekantor Kejari Lahat ini untuk mengawal laporan dugaan kasus korupsi rehab Rumah Dinas Pimpinan DPRD Lahat tahun anggaran 2020 yang menelan dana sebesar Rp.2,8 Milyar padahal kita tahu Rumdin tersebut masih layak huni,” ujar Hafis sang Orator saat menyampaikan dikantor Kejari Lahat.
Untuk itu, Hafis mengharapkan, kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lahat, dapat segera menuntaskan kasus ini, karena, merupakan laporan masyarakat.
“Mirisnya, saat proyek Rehab Rumah Dinas tersebut, masyarakat masih dilanda oleh Pandemi atau Covid 19, dan pembangunan ini tidak bersentuhan dengan masyarakat, sehingga, kami nilai ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang sudah sepatutnya ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Lahat, apalagi ini laporan masyarakat,” pinta Hafis dengan tegas.
Dijelaskannya, proyek Rehab rumah dinas (Rumdin) Pimpinan DPRD Lahat yang menelan sebesar Rp.2,8 Milyar ini terbagi tiga untuk Wakil Ketua I DPRD Lahat sebesar Rp. 720.000.000′- Wakil Ketua II DPRD Lahat sebesar Rp. 720.000.000′-, dan Ketua DPRD Lahat sebesar Rp. 1.440.000.000′-.
Padahal sebelumnya, ditegaskan Hafis, politisi dari Partai Golkar yang kini menjabat selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten LahatLahat Sri Marheni Wulansih SH menolak keras atas Proyek tersebut, dan mengatakan, ini adalah bentuk menghamburkan uang Negara karena hanya cukup di cat saja.
Namun, faktanya Politisi Partai Golkar ini, ditegaskannya, diam seribu bahasa, sehingga, menduga ada kesepakatan jahat yang dilakukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat.
“Maka dari itulah, kami menilai para Pimpinan DPRD Lahat tidak peka dengan kondisi saat itu masyarakat Lahat yang sedang menghadapi Pandemi atau Covid 19, dan terkesan sengaja diduga menghambur hamburkan uang Negara dengan merehab Rumdin yang masih sangat layak dihuni. Disitu juga kami menduga modus yang dilakukan demi untuk meraup keuntungan pribadi,” pungkas Hafis. (Din)
