Gubernur Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Belanja Langsung Pengadaan di KPK

banner 468x60

Gubernur Sumsel H Herman Deru menghadiri rapat Koordinasi Perluasan Pemanfaatan Bela (Belanja Langsung) Pengadaan dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan di selenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bertempat di Command Center Kantor Gubernur, Jumat (7/5).
.
Dalam Rakor tersebut di hadiri langsung Ketua KPK RI, Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto serta para Gubernur dan Instansi terkait.
.
Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto menjelaskan program bela pengadaan merupakan program untuk mendukung UMK Go Digital melalui proses belanja langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam marketplace.
.
"Tujuannya mendorong UMK Go Digital dengan bergabung marketplace. Menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam PBJB, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJB.
.
Dalam belanja dengan mudah dan cepat ini lanjutnya LKPP menggandeng sedikitnya 12 aplikiasi online sebagai mitra diantaranya gojek, grab, balimall, shopee, buka pengadaan, klikMRO.com, blibli, digitalimaji.com, kartara, bhineka, mbizmarket.
.
Bahkan manfaat yang didapat melalui sistem belanja langsung yang sudah established seperti belanja melalui marketplace. Yakni Lebih mudah dan cepat dalam pengadaan barang dan jasa, lebih menghemat sumber daya termasuk efisiensi anggaran dan lebih transparan dan akuntabel.
.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Firly berharap program pemanfaatan bela dapat dimanfaatkan dengan baik hal tersebut demi dapat mencegah korupsi pengadaan. "Saya harap Pemerintah dapat memanfaatkan program bela dalam mendukung mencegah korupsi di pengadaan serta lebih mudah dan transparan," katanya.
.
Sementara, dibincangi usai menghadiri acara tersebut Gubernur Herman Deru menyambut baik terobosan yang sudah diterapkan oleh LKPP dan KPK RI. (hms)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Gubernur Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Belanja Langsung Pengadaan di KPK"