Ternyata PSI Dibalik Polemik Rencana Pemberian Gelar Adat Semende, Alfin Muchtar Pastikan Batal
MUARA ENIM, suarasumsel.net — Polemik rencana pemberian gelar adat semende yang sempat menjadi tranding topic di media sosial beberapa hari terakhir ternyata diawali oleh adanya surat permintaan gelar Meraje untuk mantan Presiden RI, Joko Widodo dari Dewan Pimpinanan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muara Enim kepada dewan Pembina adat Semende.
Dewan Pembina Adat Kabupaten Muara Enim, H. M. Harun, M.Spd.I, membenarkan pihaknya telah menerima surat dari PSI Kabupaten Muara Enim perihal ‘Pemberian Meraje’ yang ditujukan kepada Dewan Pembina Adat Semende, akan tetapi menurutnya terdapat persoalan mendasar mengenai pihak yang dituju dan cenderung salah alamat.
“Dewan Pembina Adat Kabupaten Muara Enim merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan keputusan pemerintah daerah dan memiliki dasar legalitas melalui SK Bupati Muara Enim Nomor 13/DPMD/2026 dengan demikian, sedangkan pihak yang dituju dalam surat DPD PSI tersebut adalah Dewan Pembina Adat Semende Kabupaten Muara Enim,” ujarnya.
Harun menambahkan, atas petunjuk Ketua Pembina Adat Kabupaten Muara Enim, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh jajaran Pembina Adat Kabupaten Muara Enim agar surat tersebut tidak perlu ditanggapi karena salah alamat sekaligus sebagai bentuk konsistensi dalam menyikapi persoalan pemberian gelar adat.
“Kita konsisten tidak dapat memberikan gelar adat Semende kepada siapapun, karena gelar adat Semende sudah melekat pada garis keturunan masing-masing keluarga Semende,” jelasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muara Enim, Elfin Muchtar saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mengirimkan surat permintaan gelar Meraje untuk mantan Presiden Joko Widodo ke Dewan Pembina Adat Semende Kabupaten Muara Enim.
“Surat permintaan dari PSI tersebut disampaikan melalui surat Nomor 006/A/DPD/VI-003/2026 tertanggal 08 Juli 2026 yang ditujukan kepada Dewan Pembina Adat Semende Kabupaten Muara Enim, saya akui saya sendiri yang menandatanganinya tanpa meneliti terlebih dahulu redaksional surat tersebut,” ujarnya.
Elfin Muchtar berpendapat, setelah mencermati dinamika dan respons yang berkembang di masyarakat Kabupaten Muara Enim, khususnya dari 3 Kecamatan Semende, pihaknya memilih membatalkan usulan tersebut, menurutnya PSI tidak ingin persoalan gelar adat justru memunculkan perbedaan pandangan dan perdebatan berkepanjangan.
“Pembatalan tersebut merupakan bentuk penghormatan PSI terhadap masyarakat Semende sekaligus sebagai upaya menghentikan polemik yang berkembang di media sosial maupun perbincangan masyarakat, saya juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Semende,” pungkasnya.
Elfin Muchtar mengungkapkan, PSI Muara Enim secara resmi membatalkan usulan pemberian gelar adat tersebut, keputusan itu disampaikan melalui surat Nomor 008/A/DPD/VI-003/2026 tertanggal 22 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Dewan Pembina Adat Semende Kabupaten Muara Enim.
Disadari Elfin Muchtar, usulan pemberian gelar adat tersebut telah menimbulkan ketidak-nyamanan, keresahan, maupun perbedaan pandangan di tengah masyarakat, untuk itu dirinya atas nama pribadi dan atas nama DPD PSI Kabupaten Muara Enim menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Semende.
“Tidak ada sedikit pun niat kami untuk mengabaikan, mencampuri, ataupun tidak menghormati adat dan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat Semende, apabila langkah dan usulan yang kami sampaikan menimbulkan polemik atau menyinggung perasaan masyarakat Semende sekali lagi kami menghaturkan permohonan maaf,” ucapnya. (Novlis Heriansyah)
