Terkait Rencana Tim Pengacara Pemkot, Novlis Heriansyah, “Pers Punya Hukum Tersendiri,”
Praktisi media, Novlis Heriansyah, S.H
PRABUMULIH, suarasumsel.net — Terkait rencana Tim Pengacara Pemkot yang berencana melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong yang mencatut nama Walikota Prabumulih kepada aparat penegak hukum, salah satu praktisi media, Novlis Heriansyah mengingatkan bahwa Pers memiliki hukum tersendiri sehingga berlaku asas lex spesialis derogat lex generalis.
Melalui siaran Persnya, Novlis Heriansyah Kamis (30/7) menjelaskan, pers memiliki aturan tersendiri yakni UU Pers No 40 tahun 1999 beserta Peraturan Dewan Pers sebagai aturan turunannya, dengan demikian Tim Pengacara Pemkot tidak bisa ujuk-ujuk bicara melalui media akan melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong yang mencatut nama Walikota Prabumulih kepada aparat penegak hukum.
“UU Pers no 40 tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers sebagai peraturan turunannya mengatur mekanisme penyelesaian pemberitaan yang keliru atau merugikan pihak lain melalui hak jawab dan hak koreksi, jadi jika Walikota Prabumulih merasa dirugikan dengan berita yang ada, gunakan saja kedua hak tersebut jangan justru membredel atau melarang penyiaran pers,” jelasnya.
Novlis Heriansyah mengungkapkan, rencana Tim Pengacara Pemerintah kota mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi bohong (hoaks) atau informasi yang belum terverifikasi dengan mencatut nama Wali Kota Prabumulih terkait isu pungutan di Pasar Subuh justru akan menimbulkan permasalahan baru.
“Permasalahan baru yang berpotensi muncul dan membuat masyarakat semakin gaduh adalah karena tindakan Tim Pengacara Pemkot tersebut justru melanggar pasal 4 dan pasal 18 ayat (1) UU Pers, untuk itu seyogyanya Tim Pengacara Pemkot bertindak lebih elegan jangan menciderai kebebasan pers karena akan memicu perhatian insan pers lain di luar Prabumulih,” ungkapnya.
Novlis Heriansyah menyarankan, rekan-rekan pers di Prabumulih memiliki jaringan masing-masing, Tim Pengacara Pemkot dapat mengambil jalan yang lebih preventif, jika rekan pers tidak memiliki hubungan emosional dengan Walikota mungkin mereka lebih dekat dengan Sektetaris daerah (Sekda) atau kepala dinas, gunakan pendekatan itu saja jangan langsung ujuk-ujuk mengekang kebebasan pers yang dapat memicu konflik baru.
“Namun jika Tim Pengacara Pemkot bersikeras ingin menempuh jalur hukum yaa sah-sah saja, apapun tanggapan dari APH tentunya akan bisa menjadi pembelajaran bagi penggiat/praktisi media di kota Prabumulih khususnya dan di Sumatera selatan pada umumnya, kita lihat saja perkembangannya nanti,” sarannya.
